Penjelasan atas tugas pokok dan fungsi dari masing-masing perangkat, sebagaimana yang disebutkan pada Bab II tentang Kedudukan, Susunan organisasi Tugas dan Fungsi dari Peraturan Gubernur Maluku Utara No. 51 Tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kedudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Susunan organisasi

(1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Persandian Provinsi Maluku Utara:
a. Kepala Dinas;

1. Sekretariat;
2. Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan;
3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; dan
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
   (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

3. Tugas dan Fungsi

Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data;

1. b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Bidang Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
2. c. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. d. pengkoordinasian dengan instansi terkait di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
4. e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
   
   

Penjelasan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Utara :

Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas pemerintahan bidang Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan, dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

(2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, kepala dinas menyelenggarakan fungsi :

1. a. Pelaksanaan perjanjian kinerja;
   b. Perumusan dan perencanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas;
   c. Pengendalian dan pembinaan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan Dinas;
   d. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Bidang Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; dan
   e. Pelaksanaan penilaian kinerja.
   
   

(3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggungjawabnya, kepala Dinas dibantu oleh:

1. Sekretaris Dinas;
   b. Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan; dan
2. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
   
   

Sekretariat

Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Bagian Kedua, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, sekretaris menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan perjanjian kinerja;
b. Pengkoordinasian pengelolaan pelayanan administrasi umum;
c. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
e. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi perlengkapan;
f. Pengkoordinasian pengelolaan aset dan barang milik negara/ daerah;
g. Pengkoordinasian pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
h. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan; dan
i. Pelaksanaan penilaian kinerja.

Sekretaris Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, membawahi :
1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Dalam menyelenggarakan tugasnya membantu Sekretaris, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan rencana kegiatan/ program kerja dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di sekretariat; dan
c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian.

BIDANG FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu kinerja Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk, Bina Aparatur Pencatatan Sipil dan Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi Dalam melaksanakan tugasnya 12, Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Bidang fasilitasi pelayanan administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan perjanjian kinerja;
b. penyiapkan perumasan kebijakan operasional di Bidang Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk, Bina Aparatur Pencatatan Sipil dan Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi;

1. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk, Bina Aparatur Pencatatan Sipil dan Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi;
2. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk, Bina Aparatur Pencatatan Sipil dan Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Bidang Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk, Bina Aparatur Pencatatan Sipil dan Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi; dan
4. pelaksanaan penilaian kinerja.

Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab serta mempunyai tugas membatu kinerja Kepala Dinas melaksanakan tugas di Bidang Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan serta Monitoring dan Evaluasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan perjanjian kinerja;
b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di Bidang Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan serta Monitoring dan Evaluasi;

1. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan serta Monitoring dan Evaluasi;
2. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan serta Monitoring dan Evaluasi;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan serta Monitoring dan Evaluasi; dan
4. pelaksanaan penilaian kinerja.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI MALUKU UTARA