DUKCAPIL Maluku Utara Gelar Kegiatan “PERMATA” Pelayanan Pernikahan Masyarakat Tercatat di Jailolo

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Provinsi Maluku Utara sukses menggelar kegiatan  Burgerlijke Stand Pernikahan dengan Nama Inovasi Pelayanan Pernikahan Masyarakat Tercatat dengan nama “PERMATA” pada kamis, 18 September 2025, bertempat di lapangan SASADU Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.

Acara yang bertujuan memberikan pencatatan pernikahan bagi masyarakat yang belum tercatat pernikahannya secara sah oleh negara serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan ini dihadiri 81 pasangan suami istri dari berbagai kecamatan di Halmahera Barat. Melalui program ini, pasangan yang sebelumnya belum memiliki dokumen pernikahan resmi kini mendapatkan legalitas sah secara administrasi negara.

Kegiatan PERMATA secara resmi dibuka oleh Bupati Halmahera Barat, James Uang, yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi kepada DUKCAPIL Provinsi Maluku Utara.

“Program ini sangat bermanfaat, karena pernikahan yang tercatat bukan hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin hak-hak anak dan keluarga di masa depan,” ujar Bupati James Uang.

Kepala DUKCAPIL Provinsi Maluku Utara Husen, S.STP., M.Si menambahkan bahwa program PERMATA merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memudahkan masyarakat mengakses layanan pencatatan sipil.

“Kami berharap melalui kegiatan ini, seluruh pasangan di Maluku Utara dapat memiliki dokumen pernikahan resmi, sehingga hak sipil mereka terlindungi,” ungkapnya.

Selain pencatatan pernikahan, para peserta juga difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan lain, seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan status terbaru, secara gratis dan cepat.

Masyarakat yang hadir menyambut baik kegiatan ini karena mempermudah proses legalisasi pernikahan tanpa biaya dan prosedur rumit.

Dengan keberhasilan pelaksanaan PERMATA di Jailolo, DUKCAPIL Provinsi Maluku Utara berencana memperluas kegiatan serupa ke kabupaten/kota lain sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan di seluruh wilayah Maluku Utara.