Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan memberikan apresiasi tinggi kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) atas kontribusi luar biasa dalam uji coba digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) di Kabupaten Banyuwangi.

Luhut, yang akrab disapa LBP, juga menekankan pentingnya peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendorong pemerintah daerah agar aktif melakukan sosialisasi program tersebut.

“Saya minta Kemendagri menyiapkan bahan paparan untuk kabupaten, kota, dan provinsi dalam rangka sosialisasi Perlinsos,” ujar Luhut saat memimpin rapat koordinasi lanjutan di Kantor DEN, Jakarta, Senin (6/10/2025).

Rapat ini merupakan kelanjutan dari kegiatan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan yang sebelumnya digelar di Banyuwangi, sekaligus tindak lanjut arahan Presiden RI terkait program piloting digitalisasi Perlinsos dan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Luhut menyampaikan bahwa Presiden memberikan respons positif terhadap keberhasilan uji coba tersebut.

“Digitalisasi dan deregulasi terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti yang terjadi di Vietnam. Kita harus menyiapkan peluncuran nasional Digitalisasi Perlinsos pada April atau Mei 2026, dan akan mengundang Presiden World Bank,” ungkapnya.

LBP menegaskan, subsidi harus diarahkan langsung kepada individu, bukan barang, agar manfaatnya lebih tepat sasaran. Ia juga menyoroti pentingnya sosialisasi yang masif kepada seluruh pemerintah daerah.

ASN, lanjut Luhut, merupakan aset penting dalam proses registrasi penduduk melalui portal Perlinsos.

“Dari Banyuwangi kita belajar pentingnya keterbukaan data antar kementerian/lembaga. Presiden telah menegaskan, tidak boleh ada instansi yang menolak berbagi data. Ini akan menjadi game changer bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya.

Rakor tersebut dihadiri jajaran pimpinan kementerian dan lembaga, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, serta perwakilan dari Kementerian Sosial, BPS, KemenPANRB, Bappenas, Kominfo, BSSN, BPKP, LKPP, dan instansi terkait lainnya.

Percepatan Aktivasi IKD

Dalam kesempatan yang sama, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa dari total 205 juta penduduk yang telah merekam KTP-el, baru sekitar 16,4 juta orang atau 11 persen yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD).

“Ditjen Dukcapil bersama World Bank tengah mempercepat aktivasi IKD secara nasional,” ujar Bima Arya.

Ia memastikan bahwa Kemendagri siap memperluas wilayah uji coba digitalisasi Perlinsos ke sejumlah daerah, seperti Makassar, Surabaya, Balikpapan, Lombok Barat, Sumedang, dan Bogor, dengan syarat adanya komitmen kepala daerah dan kesiapan birokrasi.

Menurutnya, strategi sosialisasi akan dilakukan melalui tiga tingkatan: nasional, regional, dan komunitas pendamping.

“Dari pengalaman di Banyuwangi, pendampingan masyarakat sangat penting, terutama bagi warga yang belum memiliki perangkat digital. Karena itu, perlu keterlibatan aktif dari Kemensos, kepala dinas, camat, lurah, hingga perangkat desa,” jelasnya.

Bima Arya juga menekankan perlunya pemetaan masyarakat yang belum memiliki telepon genggam agar dapat diberikan pendampingan khusus melalui sinergi lintas instansi.

Tindak Lanjut dan Rencana ke Depan

Dalam rapat tersebut, berbagai kementerian dan lembaga juga memaparkan progres dan dukungan terhadap uji coba Perlinsos di Banyuwangi. Sebagai tindak lanjut, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan akan menggelar rapat lanjutan pada 18 atau 20 Oktober 2025 untuk membahas perluasan piloting ke daerah lain serta langkah strategis berikutnya.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menjelaskan bahwa verifikasi data penerima bantuan akan dilakukan melalui dua metode, yakni:

1. Autentikasi menggunakan IKD di portal digital, dan

2. Verifikasi biometrik/face recognition oleh petugas lapangan bagi masyarakat yang belum memiliki ponsel.

“Sesuai arahan Ketua DEN, kami siap bersinergi data Dukcapil dengan instansi lain untuk mempercepat validasi dan pembaruan data. Desain IKD juga akan diperbarui agar lebih ramah bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas, dengan dukungan dari World Bank,” tutup Teguh.